Sampai Tahun 2024, Program BBM Satu Harga Ditargetkan Jangkau 500 Titik
By Abdi Satria
nusakini.com-Manggarai-Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo 3 tahun lalu merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, secara Nasional akan dibangun 170 Penyalur BBM Satu harga. Jika tahun 2017 telah terbangun 57 Penyalur, tahun 2018 lalu Pemerintah telah membangun 74 penyalur. Sementara untuk 2019, Pemerintah menargetkan 39 penyalur BBM Satu Harga akan beroperasi.
"Ini program dari rencana pembangunan 170 titik SPBU BBM Satu Harga yang dicanangkan Bapak Presiden 3 tahun lalu sampai akhir tahun 2019. Tujuannya supaya masyarakat mendapatkan BBM yang harganya sama di seluruh Nusantara, terutama BBM yang dasar, yaitu Premium atau Biosolar. Kecuali jenis BBM yang lain seperti Pertamax, Pertamax Turbo, atau Dexlite itu harganya beda-beda, lebih tinggi dan jarang yang pakai," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) usai meresmikan
Penyalur BBM Satu Harga di Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (10/5).
Jonan juga memastikan bahwa program ini akan berlanjut hingga 2024 mendatang, dengan total sekitar 500 lembaga penyalur BBM Satu Harga akan beroperasi.
"Nanti kita expand (perluas) dengan total kurang lebih sampai 500, jadi tambah lagi kurang lebih 330. Satu sampai dua kecamatan bisa digabung dapat satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)," terangnya.
Jonan menambahkan bahwa tidak ada kendala berarti dalam menjalan program ini. Dukungan pemerintah daerah menjadi kunci agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, mengingat selama ini masyarakat di wilayah teringgal, terdepan dan terluar (3T) membeli BBM dengan harga lebih mahal dibandingkan wilayah perkotaan.
"Tidak ada kendala (jalankan program BBM Satu Harga). Kita lakukan pemetaan, sepakat dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan sebagainya, sudah kita bangun. Kendala paling utama yang saya minta kepada semua kepala daerah, terutama Bupati atau walikota, izin prinsip atau izin lokasinya harus dikasih. Jangan sampai kita membangun untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik diperlambat," tegasnya.
Sedangkan terkait pengawasan program ini, Jonan berharap agar masyarakat turut berpartisipasi. Jika melihat penyalahgunaan pendistribusian BBM, masyarakat dapat melaporkannya ke pihak berwajib.
"Tidak boleh BBM subsidi solar itu dijual ke industri, sama sekali tidak boleh. Kalau ada, harus diproses hukum. Pengawasan kita ada di BPH Migas, tapi kalau proses hukumnya ada di kepolisian," tandasnya.
Senada, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan bahwa Pertamina siap untuk melaksanakan Program BBM Satu Harga yang ditugaskan oleh Pemerintah.
"Kami siap menjalankan. BBM Satu Harga yang membedakan hanya biaya distribusi dan itu tidak terlalu besar dampaknya, karena jumlahnya juga belum banyak. Volume penjualannya pun sangat kecil dibandingkan dengan total penjualan Pertamina di seluruh Indonesia," ungkap Nicke.
Seiring penambahan lokasi penyalur BBM Satu Harga, Nicke mengungkapkan akan mengkaji penambahan depo BBM untuk mempermudah distribusi ke penyalur.
"Nanti dengan penambahan beberapa lokasi BBM Satu Harga dan juga kita bangun di beberapa tempat, kita sedang mengkaji untuk menambah Depo untuk mempermudah distribusinya," pungkas Nicke.(p/ab)